Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Berkualitas
Keywords:
Legal Section, Regional Secretariat, Regional Legal Products, Qualitative Methods, Hulu Sungai Selatan RegencyAbstract
The aim of this study is to explain the function of the Legal Division of the Regional Secretariat of Hulu Sungai Selatan Regency in creating local legal products and to find things that support and hinder its implementation. This research used a qualitative and analytical approach. Observation, interview with the staff of law department and employees, and documentation surveys are the methods used to collect the data. The result of the research shows that the Legal Division plays an important role in arranging the draft regulation, legality check, collaboration with relevant agencies, law-building, and supervising the implementation of regional legal products. The competence and experience of the employee were the supportive factors found, while limited resources, ambiguity of authority, and differences in legal understanding between the parties involved were the impediments. This research is expected to provide both theoretical and practical benefits. Theoretically, this study adds insight into the role of the Legal Division in managing the regional governance. This research can help the local government, especially the Legal Division of the Regional Secretariat of Hulu Sungai Selatan Regency, improve the process of creating local legal products more efficiently and effectively. Therefore, this research helps to develop legal practices and policies at the regional level, improve the quality of regulation, and support for a better governance
Downloads
References
Jurnal
Abadi, A. R., Bunga, M., & Ismail, N. (2023). Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Boalemo. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum, 2(1), 10–15. https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i1.276
Amir, R. I., Nur, N. M., & Harianto, A. (2021). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai. Jurnal Yustisiabel, 5(2), 144–157.
Gumarni, G., & Armiwal, A. (2022). Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Dalam Rangka Pelaksanaan Telahaan, Evaluasi Dan Sosialisasi Kebijakan Daerah. CONSILIUM: Jurnal Adminitrasi Dan Kebijakan Publik, 1(1), 38–52. https://doi.org/10.55616/consilium.v1i1.25
Ifo, E. A. (2023). Peran Perancang Peraturan Perundang -Undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. Al-Sulthaniyah, 11(1), 28–39. https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v11i1.2297
Mahayana, I. G. B., Remaja, I. N. G., & Surata, I. N. (2021). Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Penanganan Kasus Tata Usaha Negara Di Kabupaten Buleleng. Kertha Widya Jurnal Hukum, 9(1), 99–118.
Manengal, R. R., Langkai, J. E., Si, M., Sos, G. H. T. S., & Si, M. (2023). Implementasi E-Government Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Administrativus, I(I).
Ritz, A. O. R. (2023). Tugas dan peran kepala bagian hukum sekretariat daerah dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di kabupaten tapin provisi kalimantan selatan. Dinamika, 29(2), 8186–8197.
S, M. I. (2024). Pelaksanaan Litigasi Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume, 4(2), 7377–7388.
Saksono, H. (2019). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Think Tanks dan Akselerator Perubahan Peradaban di Era Digital. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 14(1), 1–18.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2). Alfabeta.
.
Perundang-Undangan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Lain-lain
Tugas dan Fungsi Bagian Hukum (dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Akhmad Zaki Yamani, Rafina, Puteri Yunita
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
